Wahai SBY Kok hanya Depkeu, Berikanlah Renumerasi TNI, Polri & Jaksa
Megawati Sentil Century, SBY Jangan Asal Comot Calon Kapolri
Jakarta 5/5/2010 (KATAKAMI) Sebagian orang mengatakan bahwa ditunjuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai salah seorang Direktur Bank Dunia adalah sebuah prestasi anak bangsa (Indonesia).
Sehingga penunjukan ini dinilai sebagai sebuah prestasi yang sangat amat membanggakan.
Ya, silahkan saja kalau ada yang menilai seperti itu.
Tapi ada juga pendapat lain yang bertolak belakang yaitu “kabar hengkangnya” Sri Mulyani ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia yaitu proses hukum terhadap kasus Bank Century akan terseok-seok.
Patut dapat diduga Sri Mulyani dianggap bersalah dan (harusnya) bertangung-jawab di muka hukum atas kasus ini.
Foto : Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus Century
Tetapi untuk menghormati asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent maka semua pihak harusnya menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DPR-RI juga sudah mengeluarkan sebuah rekomendasi resmi bahwa kasus (mega skandal) Bank Century ini harus ditindak-lanjuti oleh instansi penegak hukum di Indonesia yaitu Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dengan ditunjuknya Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia maka pertanyaannya adalah akankah kasus Bank Century bisa dituntaskan penanganannya – terlebih jika itu melibatkan Sri Mulyani — ?
Di tengah pemeriksaan KPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapat angin segar dari Bank Dunia.
Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, menunjuknya sebagai Managing Director Grup Bank Dunia, kemarin.
Pernyataan itu termuat dalam siaran pers yang ditayangkan situs resmi Bank Dunia, www.worldbank.org.
Foto : Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick
Lebih lanjut Zoellick juga memuji Sri Mulyani dengan mengatakannya bahwa sosok tersebut memiliki pengetahuan yang unik.
Selain itu, dia juga menilai bahwa Sri Mulyani telah dikenal dunia kesuksesannya dalam memberantas korupsi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dia punya pengetahuan yang mendalam dalam isu pembangunan maupun peran Bank Dunia secara keseluruhan,” ujar Zoelick dalam siaran pers tersebut. Menurut dia, sebagai pejabat senior, Sri Mulyani akan mengambil peran yang sangat penting dalam mengembangkan Bank Dunia dalam menjalankan reformasi dan menghadapi masa depan.
Dan yang sangat mengecewakan disini adalah sikap Amerika Serikat yang patut dapat diduga menjadi pihak yang paling jelas keberadaannya di balik kebijakan-kebijakan Bank Dunia.
Tidak begini caranya jika ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Tidak begini caranya jika ingin menyelamatkan seseorang yang dianggap sebagai pihak yang sehati dan sepaham dengan kebijakan-kebijakan Amerika.
Harusnya Bank Dunia – termasuk juga Amerika Serikat – menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia (sebuah Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam terbesar di dunia).
Pujian dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick untuk Sri Mulyani seakan menjadi nada sumbang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pernyataannya di Metro TV, Rabu (5/5/2010), Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menegaskan bahwa Robert Zoellick sangat mengecewakan, tidak tahu aturan, tidak tahu adat dan tidak punya tata krama dalam menunjuk seorang pejabat Bank Dunia.
Dan yang lebih kurang ajar, lanjut Kwik Kian Gie, penawaran pekerjaan ini disampaikan Robert Zoellick hanya 25 hari sebelum efektif bekerja dan bisa seenaknya menunjuk seorang Direktur Bank Dunia tanpa permisi kepada Presiden Indonesia.
Kwik Kian Gie juga menganggap sangat aneh jika Sri Mulyani ditunjuk sebagai Direktur Bank Dunia disaat proses hukum kasus Bank Century sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jadi, kembali ke masalah pengangkatan Sri Mulyani — terutama puja dan puji setinggi langit dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick atas diri Sri Mulyani.
Tutup mulut bagi siapapun yang tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia !
Tolong hormati setiap gerak laju dari upaya penegakan hukum di Indonesia.
Tolong hormati setiap gerak laku dari kesungguhan Indonesia dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi.
Tolong hormati setiap proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus-kasus besar di republik yang bernama Indonesia ini.
Tapi ya sudahlah, silahkan saja kekuatan-kekuatan raksasa memperdengarkan gaung atas bunyi-bunyi sumbang mereka.
Yang sangat penting untuk diingatkan disini bagi siapapun yang akan menjadi Menteri Keuangan baru di negara ini adalah RENUMERASI bagi seluruh anggota TNI, POLRI dan Kejaksaan.
Ini adalah kegagalan Sri Mulyani Indrawati.
Foto : Sri Mulyani & Presiden SBY
Ini adalah malapetaka yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati kepada TNI, Polri dan Kejaksaan.
Bertahun-tahun masalah peningkatan kesejahteraan pendapatan bagi anggota TNI, Polri dan Kejaksaan menjadi terkatung-katung dalam kekuasaan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Panjang sekali pembahasan yang diberlakukannya untuk memutuskan masalah RENUMERASI.
Tetapi yang sangat memukul perasaan adalah Menteri Keuangan memutuskan kenaikan gaji lewat kebijakan RENUMERASI kepada jajarannya sendiri di DEPARTEMEN KEUANGAN – dimana salah satu yang tercakup disana adalah DIREKTORAT JENDERAL PAJAK yang memperkerjakan seorang mafia bernama Gayus Tambunan –.
Foto : Gayus Tambunan
Harusnya malu kepada seluruh rakyat Indonesia, menghalangi kenaikan kesejahteraan bagi instansi TNI, Polri dan Kejaksanaan tetapi dinilai sangat amat berhasil sebagai Menteri Keuangan.
Harusnya malu kepada seluruh rakyat Indonesia, menghambat peningkatan pendapatan bagi instansi TNI, Polri dan Kejaksaan tetapi dinilai sangat pantas mengurusi 74 negara yang tercakup dalam Bank Dunia.
Tidak masalah bagi Indonesia untuk melepas kepergian Sri Mulyani Indrawati.
Silahkan pergi dan menikmati besarnya gaji atau pendapatan sebagai Direktur Bank Dunia yang konon kabarnya mencapai angkat Rp. 3 Miliar.
Wow !
Sayonara Ibu Menteri Sri Mulyani.
Ayunkanlah langkah anda ke sebuah negara yang merasa paling tahu mengenai urusan dalam negeri Indonesia (dibanding Indonesia sendiri).
Ingatlah bahwa semasa anda menjadi Menteri Keuangan, anda tidak membuka hati dan mengupayakan secara sungguh-sungguh kenaikan gaji TNI, Polri dan Kejaksaan lewat kebijakan RENUMERASI.
Sehingga hal ihwal RENUMERASI ini haruslah dituntaskan oleh Menteri Keuangan yang baru (siapapun nanti yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).
Naikanlah gaji TNI, Polri dan Kejaksaan berdasarkan kebijakan RENUMERASI itu.
Janganlah biarkan rencana kenaikan gaji lewat RENUMERASI ini terkatung-katung tanpa kejelasan.
Indonesia membutuhkan abdi-abdi negara dari jajaran TNI, Polri dan Kejaksaan.
Perhatikanlah mereka.
Angkatlah martabat dan tingkat kesejahteraan hidup mereka.
Jangan dinistakan.
Jangan dilupakan.
Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia membutuhkan TNI, Polri dan Kejaksaan sehingga kesejahteraan hidup mereka haruslah diprioritaskan untuk diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih manusiawi.
(MS)
News KataKamidotcom 